Padahal kami berharap teman-teman KPU pada awalnya menggunakan sistem Silog (sistem informasi logistik), kemudian prosedur yang dilakukan KPU fokus pada efisiensi, kata Anggota Bawaslu RI Herwyn JH Malonda kepada wartawan di Jakarta, Selasa. 1).
Dijelaskannya, KPÚ dapat mencapai efisiensi logistik dengan memperhatikan ketepatan waktu, ketepatan kuantitatif, dan ketepatan sasaran baik dalam pengadaan maupun pendistribusian.
Sebab Herwyn mengungkapkan, Bawaslu menemukan logistik pemilu rusak, tidak sampai ke alamat tujuan sehingga jumlahnya tidak mencukupi.
“Sekarang ada permasalahan baru. Permasalahan baru juga terkait dengan surat suara yang rusak, tintanya bocor sehingga memang perlu diganti,” jelasnya.
Sejauh ini, Herwyn telah mengkonfirmasi bahwa dewan Bawaslu Indonesia memperhitungkan inefisiensi mulai dari kerusakan logistik hingga jumlah dan target distribusi yang tidak akurat.
“Jujur kami belum menghitung berapa, tapi datanya sudah ada. Jadi kami berharap proses perhitungannya bisa dilakukan tepat waktu,” ujarnya.
Pada pendistribusian logistik tahap I, Bawaslu mencatat kerusakan kotak suara terjadi di 177 kabupaten/kota atau 34,5 persen dari total 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
Selain kotak suara, Herwyn menemukan bilik suara rusak di 61 kabupaten/kota (11,9 persen), tinta rusak di 124 kabupaten/kota (24,1 persen), dan segel rusak di 30 kabupaten/kota (5,9 persen).
Selain itu, terjadi kesalahan tujuan pendistribusian logistik Tahap I di 10 kabupaten/kota, jelas Herwyn.
Sementara itu, surat suara yang memasuki produksi tahap kedua juga didistribusikan ke berbagai daerah, namun ditemukan ratusan daerah yang rusak.
Bawaslu mencatat sebaran surat suara rusak di 127 kota/kabupaten atau 32,2 persen, ujarnya.
Permasalahan lainnya, kata Herwyn, adalah jumlah surat suara di 61 kota/kabupaten (15,9 persen) tidak sesuai dengan yang seharusnya.
Temukan berita terkini tepercaya dari kantor berita politik RMOL di berita Google.
Mohon mengikuti klik pada bintang.
Quoted From Many Source